Jakarta, 17 Oktober 2011 pada pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional ini membahas tentang Desentralisasi Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Local Education Authority (LEA) yang dipresentasikan oleh kelompok 1 yaitu Barkah Agussalim, Putri Bagus dan Rahma Handayani.
Dalam sistem manajemen pendidikan untuk sekolah, sistem yang baik itu adalah desentralisasi. Pepatah sederhana ini merupakan cerminan dalam dukungan dan lembaga terkait ,termasuk organisasi ,ekonomi,budaya dan pembangunan (OECB).
Tujuan dari desentralisasi adalah :
•Mencegah pemusatan keuangan;
•Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintah.
•Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
Faktor utama mereformasi pendidikan adalah faktor ekonomi, karena adanya kekhawatiran tentang ketidakmampuan negara terhadap tenaga kerja dan manajemen untuk menjadi kompetitif secara internasional. Faktor lainnya :
1) Bahwa adanya keengganan untuk membayar lebih dan efek porensial disinsentif pajak tinggi, pada usaha yang produktif. Yaitu,karena bertentangan dengan tuntutan pengguna layanan publik dan penerima manfaat kesejahteraan untuk perbaikan pendidikan.
2) Jika belum terselesaikan secara politis, konflik ini memanisfestasikan dirinya dalam inflasi dan memburuknya kinerja perekonomian. Kunci untuk menyelesaikan konflik ini adalah membuat badan pelayanan publik yang lebih efisien dan bergesernya biaya untuk sektor swasta.
3) Kekecewaan terhadap kinerja sektor publik (artinya oleh pemerintahan yang terpilih).
Manajemen yang digunakan oleh sistem desentralisasi adalah MBS ,istilah ini terutama populer di Amerika Utara pada saat ini, pemerintah Inggris menerapkan manajemennya adalah "sekolah otonomi", jadi setiap kebijakan sekolah yang menentukan adalah pihak sekolah.
Dalam implementasi otonomi manajemen, sejak akhir 1990-an, sekolah diminta untuk melaksanakan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), suatu pola manajemen yang memberikan ruang gerak dan otonomi yang cukup bagi sekolah untuk menentukan dan melaksanakan sendiri program peningkatan mutu dengan dasar akuntabilitas publik. Pola manajemen ini diharapkan menjadi suatu budaya peningkatan mutu pendidikan sekolah.
A. Tujuan dan Manfaat MBS
Pada hakikatnya pelaksanaan MBS untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Efisiensi pendidikan diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, serta penyederhaan birokrasi. Segala kepentingan sekolah yang lebih mengetahui adalah pengelola sekolah itu sendiri.
Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dapat diperoleh melalui:
1) Peningkatan profesional guru, kepala sekolah. Keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya terletak di pundak guru.Jika mutu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik, dapat diprediksikan bahwa peningkatan mutu pendidikan akan tercapai.Selanjutnya, mutu guru akan dipengaruhi oleh mutu kepala sekolah. Kepala sekolahlah penentu kualitas guru. Oleh sebab itu,untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan kepala-kepala sekolah yang profesional;
2) Partisipasi orang tua terhadap sekolah. Peranan orang tua dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah amat besar. Partisipasi itu bukan hanya yang berupa sumbangan BP3 an SPP, melainkan juga partisipasi dalam bentuk yang lebih luas;
3) Fleksibilitas pengelolaan sekolah. Dengan MBS, sekolah dapat dikelola secara fleksibel, tidak kaku, dan disesuaikan dengan lingkungan yang ada.
LEA (Local Education Authority) adalah otoritas pendidikan lokal, sistem ini digunakan oleh Inggris dan Wales memiliki tanggung jawab untuk otoritas pendidikan anak-anak
Lokal manajemen UK dalam konteks internasional
Secara tradisional, Inggris menganut sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi, di mana masing-masing wilayah memiliki otonomi pendidikannya sendiri (LEA / Local Education Authority), dan terkadang setiap sekolah dapat menentukan kurikulumnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan mengapa di satu sekolah diajarkan pendidikan sosial dan vokasional sementara sekolah yang lain hanya mengajarkan berbagai ilmu yang bersifat umum saja, dan di sekolah lain tidak terdapat mata kuliah mengenai pendidikan politik dan sosial. Kegiatan keagamaan serta misa harian di lingkungan sekolah merupakan mandat dari Undang-undang Pendidikan (Education Act 1944) tahun 1944, namun isi dari kegiatan tersebut diserahkan kepada LEA (masing-masing sekolah). Pada kenyataannya, meskipun setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulumnya, namun terdapat kesamaan dalam isi kurikulum di seluruh sekolah, hal ini dikarenakan ujian nasional yang pada umumnya harus diikuti oleh siswa pada saat berusia enam belas tahun, dan 30 persen dari siswa tersebut mendapatkan nilai A. Sistem Ujian Pendidikan Umum Tingkat Menengah yang baru memungkinkan untuk terjadinya berbagai kesamaan dalam berbagai bidang di seluruh sekolah di Inggris. Sistem tersebut menggagas kurikulum inti nasional yang jika diimplementasikan dapat mengurangi berbagai perbedaan yang terdapat di setiap wilayah (LEA). Diperkirakan sekitar 90 persen dari keseluruhan jadwal sekolah akan ditentukan oleh kurikulum inti nasional.
Departemen pendidikan di Skotlandia ini lebih berhasil daripada di Inggris dan Wales untuk mempengaruhi otoritas pendidikan melalui kebijakkan, artinya di Inggris itu kan kerajaan bersifat korsevatif, kaku krna kebijakkan oleh ratu.Jadi, kebijakkan di Skotlandia oleh sekolah , sehingga programnya lebih berhasil.
Pada intinya, LEA walaupun kurang berhasil dalam pelaksanaannya, kemudian setelah ada reformasi, kemudian digunakan lagi sistem LEA tersebut, lalu konteks hubungan dengan dunia internasional itu banyak menggunakan desentraslisasi manajemen di sekolah. Dan penerapannya pun di berbagai negara.
[ chekidot... ]
Dalam sistem manajemen pendidikan untuk sekolah, sistem yang baik itu adalah desentralisasi. Pepatah sederhana ini merupakan cerminan dalam dukungan dan lembaga terkait ,termasuk organisasi ,ekonomi,budaya dan pembangunan (OECB).
Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
Tujuan dari desentralisasi adalah :
•Mencegah pemusatan keuangan;
•Sebagai usaha pendemokrasian Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintah.
•Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
Faktor utama mereformasi pendidikan adalah faktor ekonomi, karena adanya kekhawatiran tentang ketidakmampuan negara terhadap tenaga kerja dan manajemen untuk menjadi kompetitif secara internasional. Faktor lainnya :
1) Bahwa adanya keengganan untuk membayar lebih dan efek porensial disinsentif pajak tinggi, pada usaha yang produktif. Yaitu,karena bertentangan dengan tuntutan pengguna layanan publik dan penerima manfaat kesejahteraan untuk perbaikan pendidikan.
2) Jika belum terselesaikan secara politis, konflik ini memanisfestasikan dirinya dalam inflasi dan memburuknya kinerja perekonomian. Kunci untuk menyelesaikan konflik ini adalah membuat badan pelayanan publik yang lebih efisien dan bergesernya biaya untuk sektor swasta.
3) Kekecewaan terhadap kinerja sektor publik (artinya oleh pemerintahan yang terpilih).
Manajemen yang digunakan oleh sistem desentralisasi adalah MBS ,istilah ini terutama populer di Amerika Utara pada saat ini, pemerintah Inggris menerapkan manajemennya adalah "sekolah otonomi", jadi setiap kebijakan sekolah yang menentukan adalah pihak sekolah.
Dalam implementasi otonomi manajemen, sejak akhir 1990-an, sekolah diminta untuk melaksanakan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), suatu pola manajemen yang memberikan ruang gerak dan otonomi yang cukup bagi sekolah untuk menentukan dan melaksanakan sendiri program peningkatan mutu dengan dasar akuntabilitas publik. Pola manajemen ini diharapkan menjadi suatu budaya peningkatan mutu pendidikan sekolah.
A. Tujuan dan Manfaat MBS
Pada hakikatnya pelaksanaan MBS untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Efisiensi pendidikan diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, serta penyederhaan birokrasi. Segala kepentingan sekolah yang lebih mengetahui adalah pengelola sekolah itu sendiri.
Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dapat diperoleh melalui:
1) Peningkatan profesional guru, kepala sekolah. Keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya terletak di pundak guru.Jika mutu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik, dapat diprediksikan bahwa peningkatan mutu pendidikan akan tercapai.Selanjutnya, mutu guru akan dipengaruhi oleh mutu kepala sekolah. Kepala sekolahlah penentu kualitas guru. Oleh sebab itu,untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan kepala-kepala sekolah yang profesional;
2) Partisipasi orang tua terhadap sekolah. Peranan orang tua dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah amat besar. Partisipasi itu bukan hanya yang berupa sumbangan BP3 an SPP, melainkan juga partisipasi dalam bentuk yang lebih luas;
3) Fleksibilitas pengelolaan sekolah. Dengan MBS, sekolah dapat dikelola secara fleksibel, tidak kaku, dan disesuaikan dengan lingkungan yang ada.
LEA (Local Education Authority) adalah otoritas pendidikan lokal, sistem ini digunakan oleh Inggris dan Wales memiliki tanggung jawab untuk otoritas pendidikan anak-anak
Lokal manajemen UK dalam konteks internasional
Secara tradisional, Inggris menganut sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi, di mana masing-masing wilayah memiliki otonomi pendidikannya sendiri (LEA / Local Education Authority), dan terkadang setiap sekolah dapat menentukan kurikulumnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan mengapa di satu sekolah diajarkan pendidikan sosial dan vokasional sementara sekolah yang lain hanya mengajarkan berbagai ilmu yang bersifat umum saja, dan di sekolah lain tidak terdapat mata kuliah mengenai pendidikan politik dan sosial. Kegiatan keagamaan serta misa harian di lingkungan sekolah merupakan mandat dari Undang-undang Pendidikan (Education Act 1944) tahun 1944, namun isi dari kegiatan tersebut diserahkan kepada LEA (masing-masing sekolah). Pada kenyataannya, meskipun setiap sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan kurikulumnya, namun terdapat kesamaan dalam isi kurikulum di seluruh sekolah, hal ini dikarenakan ujian nasional yang pada umumnya harus diikuti oleh siswa pada saat berusia enam belas tahun, dan 30 persen dari siswa tersebut mendapatkan nilai A. Sistem Ujian Pendidikan Umum Tingkat Menengah yang baru memungkinkan untuk terjadinya berbagai kesamaan dalam berbagai bidang di seluruh sekolah di Inggris. Sistem tersebut menggagas kurikulum inti nasional yang jika diimplementasikan dapat mengurangi berbagai perbedaan yang terdapat di setiap wilayah (LEA). Diperkirakan sekitar 90 persen dari keseluruhan jadwal sekolah akan ditentukan oleh kurikulum inti nasional.
Departemen pendidikan di Skotlandia ini lebih berhasil daripada di Inggris dan Wales untuk mempengaruhi otoritas pendidikan melalui kebijakkan, artinya di Inggris itu kan kerajaan bersifat korsevatif, kaku krna kebijakkan oleh ratu.Jadi, kebijakkan di Skotlandia oleh sekolah , sehingga programnya lebih berhasil.
Pada intinya, LEA walaupun kurang berhasil dalam pelaksanaannya, kemudian setelah ada reformasi, kemudian digunakan lagi sistem LEA tersebut, lalu konteks hubungan dengan dunia internasional itu banyak menggunakan desentraslisasi manajemen di sekolah. Dan penerapannya pun di berbagai negara.
